Pedoman GCG

KODE ETIK BISNIS

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang kami pegang dalam berinteraksi dengan semua stakeholders PT IPC Terminal Petikemas, karyawan, pelanggan, pemerintah, vendor, dan komunitas untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka.

Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memberikan informasi, kesadaran, pelatihan, serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja.

Kode Etik Bisnis ini akan membantu Insan PT IPC Terminal Petikemas dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang mungkin dihadapi dalam keseharian. Visi PT IPC Terminal Petikemas Menjadi operator Terminal Petikemas, Berstandar Internasional yang unggul dalam Operasional dan Layanan,dapat dicapai apabila setiap individu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan dengan kode etik ini.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Penyuapan dapat diartikan sebagai pemberian atau penerimaan segala bentuk penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang tidak sesuai dengan etika, yang diberikan atau diterima dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak pantas dan tidak sesuai etika ketika insan PT IPC Terminal Petikemas berada dalam kapasitas pekerjaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ada 3 (tiga) Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi di Sektor Korporasi yaitu :

  • Korporasi sebagai pelaku tindak pindana
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Pasal 20 ayat 1 dalam hal ini korupsi dilakukan atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pindana dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya;
  • Pasal suap menyuap
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a dimana setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau bertindak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
    • Pasal 5 ayat (2) berbunyi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a atau b, dipindana dengan pindana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1).
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai Pasal 2 Angka 7 termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris, pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.